Masa Politik Kolonial Liberal dan Politik Etis

Dari Politik Kolonial Liberal ke politik Ethis 1870 – 1900

Ketentuan yang pertama dimaksudkan sebagai cara untuk mencegah timbulnya kekuasaan yang akan merampas hak milik atas tanah secara semena – mena. Di sini ide humaniter tampak jelas sekali. Tetapi ketentuan kedua bagaimanapun juga ditentukan untuk perusahaan, yaitu memberi jalan kepada pengusaha – pengusaha swasta untuk memakai tanah penduduk.

Akan tetapi tanah dan tenaga kerja merupakan satu kesatuan, kedua – duanya terjalin pada organisasi politik penduduk pribumi, sehingga mereka yang menguasai tanah tersebut dapat menggunakan tanah penduduk secara sewenang – wenang, sebanyak yang dikehendakinya. Meskipun tenaga kerja harus diperoleh secara kontrak, namun tuntutan yang melampaui batas tidak dapat dicegah, karena rakyat kecil tidak berdaya menghadapi kepala – kepala mereka atau pengusaha – pengusaha perkebunan Belanda.

Sistem politik kolonial liberal yang baru itu mempunyai akibat yang menguntungkan, akan tetapi mereka tidak dapat menduga konsekwensi – konsekwensi lainnya. Bahwa akhirnya kebebasan berusaha sebagai cita – cita sosial dan ekonomi hampir menjadi kata lain dari eksploitasi kapitalis. Kenyataannya, Undang – Undang Agraria hanya melindungi modal Eropa yang ditanam di berbagai perkebunan. Lain daripada itu menciptakan kondisi – kondisi yang menguntungkan bagi perkebunan tersebut, seperti tenaga kerja murah dan hak – hak terjamin. Tidak mengherankan kalau sesudah tahun 1870 modal asing nyata – nyata mengalir ke Jawa, tempat yang paling baik untuk eksploitasi kapitalis secara intensif.

Peralihan Politik Kolonial Liberal ke Etis

Sejak Cultuurstesel dijalankan, Hindia Belanda menyetorkan kelebihan uang ke Nederland sejumlah antara 10 sampai 40 juta gulden tiap tahunnya. Ketika Batik Slot ( keuntungan bersih ) terakhir diterima pada tahun 1877 negari induk memperoleh keuntungan  sebesar 825 juta gulden.

Usul yang agak radikal diajukan oleh Van Dedem, yang menuntut dihapuskannya pengambilan keuntungan dari tanah jajahan oleh negeri induk. Bertentangan dengan persoalan ini adalah pendapat, bahwa jutaan uang yang dikeluarkan oleh perbendaharaan Nederland boleh jadi tidak banyak menguntungkan penduduk pribumi. Tetapi lebih menguntungkan Eropa. Jutaan uang yang dihasilkan oleh Hindia Belanda harus dibelanjakan untuk kepentingan perkembangan di Hindia Belanda, kecuali bagian yang menjadi hak negeri Belanda.

Hal inilah yang menjadikan politik etis mungkin juga disebut sebagai politik balas budi. Karena dirasa Belanda sudah terlalu banyak mengekploitasi semua yang dimiliki oleh kaum pribumi termasuk sumber daya manusianya. Dengan begitu ada sesuat yang diberikan dari belanda selain hanya mengeksploitasi. Dalm prosesnya lagi lagi memang tidak sesuai pada renan sistem yang telah dirancang diatas kertas. Hanya saja lebih pada pengmbalian nama baik dari segi konsep perpolitikan kolonial.